Hak Mendapat Bantuan Hukum

.

POSBAKUM

Pengadilan Negeri Prabumulih

Landasan Hukum dan Kebijakan:

  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Melayani :

1.     Konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata

1.     Membantu pembuatan dokumen hukum ;

2.     Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu ;

3.     Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri

4.     Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Prabumulih ;

5.     Memberikan informasi tentang daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma - cuma ;

Caranya :

1.     Mengisi Formulir permohonan layanan Posbakum;

2.     Membawa persyaratan SKTM / lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ;

3.     Kronologis perkara yang sedang dialami;

 

4.     Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum PengadilanNegeri;